1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  2.  Menetapkan hukum  bahwa Penggugat adalah Cucu kandung / Ahli Waris yang sah dari

       Fransiskus Bani Saingu dan Adriana Leka Tampessy dari hasil perkawinan Fransiskus Bani Saingu dan Adriana Leka Tampessy  tersebut;

           3. Menyatakan sah menurut hukum Alat Bukti Surat Berupa  “Berita Acara Penyerahan Hak Waris” tertanggal 8 Maret Tahun 1989 yang ditanda tangani di hadapan para cucunya dan para saksi yang diajukan Penggugat  dalam perkara ini pada Poin (29) di atas (Yang diberi Tanda P-54);

 

    4.  Menetapkan hukum bahwa tanah peninggalan Zakarias Endi (alm) dan Adriana Leka

         Tampessy (almh) yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas : 3.330 m2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Meter Persegi yang terletak dahulu terletak di La Parit/Manubara atau yang sekarang dikenal Jalan Tritura No.33 RT.010/RW.005 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Milik  Sah Ahli Waris dari Adriana Leka Tampessy; 

 

     5. Menyatakan hukum bahwa Akta Di bawah Tangan berupa Surat Pernyataan Sementara yang dibuat oleh Benidiktus Saingu tertanggal 26 Juli 1985 tentang penyerahan sebagian Tanah Objek Sengketa kepada Suami Tergugat III (BASIRAN) adalah Surat yang tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

 

6.  Menyatakan hukum bahwa Akta di bawah Tangan berupa “Surat Berita Acara 

          Penyerahan Sertipikat Tanah antara Suami Tergugat III (BASIRAN) dengan Misi Katolik Wara yang dibuat tanggal 22 April Tahun 2010 adalah dokumen atau Surat yang tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

 

  7.  Menyatakan hukum bahwa Akta Di bawah Tangan berupa “Surat Pernyataan Ibu Adriana

       Leka Tampessy tertanggal 11 September Tahun 1985 tentang penyerahan sebagian Tanah

         Milik Ahli Waris/ Penggugat kepada Suami Tergugat III (BASIRAN) dengan pihak MISI adalah Surat atau dokumen yang tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

 

  8.  Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menempatkan papan nama diatas tanah Objek Sengketa yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Paroki Sang Penebus Wara Waingapu” adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segera mencabut dari lokasi tanah milik Penggugat tanpa alasan apapun;

  9. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menempatkan setumpuk batu gunung dan pasir di lokasi milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segera mengangkat kembali dari lokasi tanah Objek Sengketa tanpa alasan apapun;

     10. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat berupa Sertipikat Tanah Hak Milik maka Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya supaya menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/ Kelurahan Kamalaputi, berdasarkan Gambar Ukur/Gambar Situasi Nomor. 146/1982 Tanggal 7 Juni 1982 seluas 3.330 M2 yang terletak di Jalan Tritura Nomor. 33 RT. 010/ RW. 005 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atas nama Adriana Leka Tampessy kepada Penggugat tanpa alasan apapun selaku pemilik yang sah dalam keadaan aman dan bebas bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

          11. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI   dan Tergugat VII tersebut atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya supaya segera keluar dari lokasi tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada 

              Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan aman dan bebas bila perlu dengan

              bantuan alat Negara (Polisi);

  12.  Bahwa ada timbul dugaan kuat bahwa nantinya Para Tergugat  akan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan 

         dengan berbagai cara sehingga akan mempersulit penyelesaian perkara ini, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa; 

     13. Agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoire) mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu  meletakkan Sita Jaminan terhadap Para Tergugat  atau siapa saja yang berhak atas tanah obyek sengketa untuk dikenakan uang paksa (Dwangsom) apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII  terlambat atau wanprestasi atas keterlambatan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Petitum Gugatan angka (11) tersebut diatas sebesar Rp. 1000.000,- ( Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dilaksanakan;

14.  Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 

15.  Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

16.  Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

 

 Subsider :

 Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain

 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aecuo et bono).